NAMA : FARADILLAH LAMIRA
NPM : 28211317
KELAS : 1EB09
BAB 1
SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
1. Pengertian Sistem
Sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian yang saling berkaitan atau berhubungan yang diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesatuan.
2. Perkembangann Sistem Perekonomian
a) Sistem Perekonomian Pasar (liberalis / kapitalis)
Sistem perekonomian pasar bebas disebut juga sistem ekonomi Laissez Faire adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, pemerintah sama sekali tidak berperan dalam kegiatan ekonomi.
Ciri-ciri :
· Setiap orang bebas memiliki alat-alat produksi.
· Adanya kebebasan berusaha dan kebebasan bersaing.
· Campur tangan pemerintah dibatasi
· Para produsen bebas menentukan apa dan berapa yang akan diproduksi.
· Harga-harga dibentuk di pasar bebas.
· Produksi dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan laba serta semua kegiatan ekonomi didorong oleh prinsip laba.
b) Sistem Perekonomian Perencanaan (etatisme / sosialis)
Sistem perekonomian yang segala kegiatan ekonomi dikuasai oleh pemerintah dan dikomandokan oleh pusat. Peran Negara sangat berpengaruh untuk mengatur segala sesuatunya. Sistem perekonomian sosialis merupakan sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi.
Ciri-ciri :
· Semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara.
· Semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara.
· Segala keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah.
· Harga-harga dan penyaluran barang dikendalikan oleh negara.
· Seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. Semua perusahaan milik negara sehingga tidak ada perusahaan swasta.
c) Sistem Perekonomian Campuran
Sistem perekonomian campuran adalah sistem perekonomian kombinasi antara sistem perekonomian liberal dan sosialis. Pemerintah dan swasta berperan dalam sistem perekonomian ini. Pada sistem ekonomi campuran pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian, namun pihak swasta (masyarakat) masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan.
Ciri-ciri :
· Sumber-sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah.
· Pemerintah menyusun peraturan, perencanaan, dan menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan di bidang ekonomi.
· Swasta diberi kebebasan di bidang-bidang ekonomi dalam batas kebijaksanaan ekonomi yang ditetapkan pemerintah.
· Pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan.
· Hak milik swasta atas alat produksi diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum.
· Jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar.
d) Perbedaan Sistem Ekonomi
Sistem perekonomian pasar (liberal / kapitalis)
Kelebihan :
· Setiap individu diberi kebebasan memiliki kekayaan dan sumber daya produksi.
· Individu bebas memilih lapangan pekerjaan dan bidang usaha sendiri.
· Adanya persaingan menyebabkan kreativitas dari setiap individu dapat berkembang.
· Produksi barang dan jasa didasarkan pada kebutuhan masyarakat.
Kekurangan :
· Muncul kesenjangan yang besar antara yang kaya dan miskin.
· Mengakibatkan munculnya monopoli dalam masyarakat.
· Kebebasan mudah disalahgunakan oleh yang kuat untuk memeras pihak yang lemah.
· Sulit terjadi pemerataan pendapatan.
Sistem perekonomian perencanaan (etatisme / sosialis)
Kelebihan :
· Semua kegiatan dan masalah ekonomi dikendalikan pemerintah sehingga pemerintah mudah melakukan pengawasan terhadap jalannya perekonomian.
· Tidak ada kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin, karena distribusi pemerintah dapat dilakukan dengan merata.
· Pemerintah bisa lebih mudah melakukan pengaturan terhadap barang dan jasa yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
· Pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga.
Kekurangan :
· Mematikan kreativitas dan inovasi setiap individu.
· Kurang adanya variasi dalam memproduksi barang, karena hanya terbatas pada ketentuan pemerintah.
· Tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya.
Sistem perekonomian campuran
Kelebihan :
· Kebebasan berusaha.
· Pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan.
· Lebih mementingkan umum dari pada pribadi.
Kekurangan :
· Beban pemerintah berat dari pada beban swasta.
· Hak individu berdasarkan sumber produksi walaupun ada batas.
3. Perkembangan Perekonomian Indonesia
a) Sistem perekonomian sebelum orde baru
Meskipun pada awal perkembangannya perekonomian Indonesia menganut Sistem Ekonomi Pancasila, Ekonomi Demokrasi, dan mungkin Campuran. Namun bukan berarti Sistem Perekonomian Liberalis dan Etatisme tidak pernah terjadi di Indonesia. Pada awal tahun 1950-1957 Indonesia menggunakan Sistem Ekonomi Liberalis dan di tahun 1960-orde baru menggunakan Sistem ekonomi Etatisme.
Rencana ekonomi pada tahun 1950-1965:
· Program Banteng pada tahun 1950. Tujuannya untuk membantu pengusaha pribumi
· Program Sumitro Plan tahun 1951
· Rencana Lima Tahun Pertama tahun 1955-1960
· Rencana Delapan Tahun
Akan tetapi rencana dan program tersebut tidak memberikan hasil yang berarti bagi perekonomian Indonesia. Faktor-faktor kegagalan:
· Program-program tersebut disusun oleh tokoh-tokoh yang relative bukan bidangnya, namun oleh tokoh politik.
· Dana Negara yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan kegiatan ekonomi melainkan untuk kepentingan politik dan perang.
· Terlalu pendeknya masa kerja kabinet.
· Program dan rencana yang disusun kurang memperhatikan aspirasi dari berbagai pihak
· Kecenderungan terpengaruh untuk menggunakan sistem perekonomian yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia (liberalis 1950-1957 dan epatis 1958-1965)
Dampak sistem perekonomian entatis di Indonesia:
· Semakin rusaknya sarana-sarana produksi dan komunikasi, yang membawa dampak menurunnya nilai ekspor kita.
· Hutang luar negeri yang diperguanakan untuk proyek ‘Mercu Suar’.
· Defisit anggaran Negara yang semakin besar dan justru ditutup dengan mencetak uang baru, sehingga terjadi inflasi.
· Laju pertumbuhan penduduk (2,8%) yang lebih besar dari laju pertumbuhan ekonomi saat itu, yakni sebesar 2,2%
b) Sistem Perekonomian Berdasarkan Demokrasi Ekonomi
Demokrasi Ekonomi dipilih karena memiliki ciri-ciri positif yang diantaranya adalah (Suroso, 1993) :
· Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
· Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
· Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
· Sumber-sumber kekayaan dan keuangan nnegara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga peerwakilan pula.
· Warga Negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
· Hak milik perorangn diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
· Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tiak merugikan kepentinga umum.
· Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihari oleh Negara.
c) Penentangan sistem free fight liberalism, etalisme (ekonomi komando) dan monopoli
Ciri-ciri positif dari Demokrasi Ekonomi diatas tidak mengijinkan adanya :
· Free Fight Liberaslism
Adanya kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah, dengan akibat semakin bertambah luasnya jurang pemisah si kaya dan si miskin.
· Etatisme
Keikutsertaan pemerintah yang terlalu dominan sehingga mematikan motivasi dan kreasi dari masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat.
· Monopoli
Suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti keinginan sanh monopoli.
d) Perkembangan ekonomi Indonesia setelah orde baru
Awal orde baru diawali dengan masa rehabilitasi, perbaikan hamper diseluruh sektor kehidupan, tidak terkecuali sector ekonomi.
Rehabilitasi ini terutama ditujukan untuk:
· Membersihkan segala aspek kehidupan dan sisa-sisa faham dan sistem perekonomian yang lama (liberal/kapitalis dan etstisme/komunis)
· Mmenurunkan dan mengendalikan laju inflasi yang saat itu sangat tinggi, yang berakibat terhambatnya proses penyembuhan dan peningkatan kegiatan ekonomi secara umum.
Tercatat bahwa:
· Tingkat inflasi tahun 1966 sebesar 650%
· Tingkat inflasi tahun 1967 sebesar 120%
· Tingkat inflasi tahun 1968 sebesar 85%
· Tingkat inflasi tahun 1969 sebesar 9,9%
Dari data di atas , menjadi jelas, mengapa rencana lima tahun pertama (REPELITA I) baru dimulai pada tahun 1969.
4. Para Pelaku Ekonomi
a) Pelaku ekonomi dan agen-agen pemerintah dalam pembangunan ekonomi
Pelaku ekonomi
a) Ilmu ekonomi mikro
· Pemilik faktor produksi
· Konsumen
· Produsen
b) Ilmu ekonomi makro
· Sektor rumah tangga
· Sektor swasta
· Sektor pemerintah
· Sektor luar negeri
Maka dalam perekonomian Indonesia dikenal tiga pelaku ekonomi pokok yang sring disebut sebagai agen-agen pemerintahan dalam pembangunan ekonomi, yakni koperasi, sektor pemerintah dan sektor swasta.
Sesuai dengan konsep Ttrilogi pembangunan (pertumbuhan, pemerataan, dan kestabilan ekonomi), maka masing-masing pelaku tersebut memiliki prioritas fungsi sbb:
Koperasi
Pemerataan hasil ekonomi pertumbuhan kegiatan ekonomi kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi.
Swasta
Pertumbuhan kegiatan ekonomi pemeretaan hasil ekonomi kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi.
Pemerintah BUMN
Kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi pemerataan hasil ekonomi pertumbuhan kegiatan ekonomi.
b) Peranan BUMN dalam sistem perekonomian Indonesia
Pemerintah mendirikan perusahaan Negara (BUMN). Sesuai dengan UU No.19 tahun 2003, BUMN adalah badan usaha seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
Peranan pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi berarti pemerintah melakukan kegiatan konsumsi, produksi dan distribusi.
Peranan pemerintah sebagai pengatur kegiatan ekonomi berarti pemerintah juga berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan terhadap jalannya roda perekonomian demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Dalam rangka melaksanakan peranannya tersebut pemerintah menempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan berikut ini:
· Kebijaksanaan dalam dunia usaha Usaha untuk mendorong dan memajukan dunia usaha, pemerintah melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan berikut ini.
· Kebijaksanaan di bidang perdagangan.
· Kebijaksanaan dalam mendorong kegiatan masyarakat Kebijaksanaan pemerintah dalam mendorong kegiatan masyarakat.
Peran BUMN :
a) Mengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.
b) Sebagai pengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara efektif dan efisien.
c) Sebagai alat bagi pemerintah untuk menunjang kebijaksanaan di bidang ekonomi.
d) Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga dapat menyerap tenaga kerja.
c) Landasan konstitusional, latar belakang dan bentuk BUMN
Landasan konstitusional BUMN di Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945.
Latar belakang BUMN dalam konteks perekonomian Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting. Bukan hanya eksistensinya saja tetapi diperluhkan investasi untuk produksi barang dan jasa yang tidak dapat dilakukan oleh swasta.
3 Bentuk-bentuk BUMN :
· Perusahaan Jawatan (Perjan)
· Perusahaan Umum (Perum)
· Perusahaan perseroan (Persero)
Maksud dan tujuan Perjan, Perum dan Persero
· Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Negara pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya.
· Mengadakan pemupukan keuntungan/pendapatan.
· Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa barang dan jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak
· Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
· Menyelenggarakan kegiatan usaha yang bersifat melengkapi kegiatanswasta dan koperasi dengan antara lain menyediakan kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk barang maupun jasa dengan memberikan barang yang bermutu dan memadai.
· Turut aktif membeerikan bimbingan kegiatan kepada sektor swasta, khhususnya pengusaha golongan ekonomi lemah dan sektor koperasi
· Turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerinta di bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya.
d) Peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia
Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992 pasal 4 menyatakan bahwa fungsi dan peran :
· Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.
· Turut serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
· Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
· Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Referensi:
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/02/bumn-3/
http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Pelaku-Pelaku_Ekonomi_Dalam_Sistem_Perekonomian_Indonesia_8.2_%28BAB_15%29
http://kisaranku.blogspot.com/2010/10/pengertian-sistem-lengkap.html)
bab1-sistem_perekonomian_indonesia.pdf
Tidak ada komentar:
Posting Komentar